Hendrawan Tanggapi Peryataan Negatif Agus Riewanto Perihal Revisi UU KPK

Hendrawan Tanggapi Peryataan Negatif Agus Riewanto Perihal Revisi UU KPK

Berita Terbaru – Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto memberikan pandangannya perihal masalah revisi atau perbaikan Undang undang KPK yang dalam beberapa minggu ini sering kali dibicarakan oleh public. Agus Riewanto memandang revisi Undang-Undang (UU) Nomer 30 Tahun 2002 cuma akan membuat KPK jadi instansi pencegahan korupsi. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno tidak setuju dengan penilaian Agus. Anggota Badan Legislasi DPR RI itu pun melontarkan pendepatannya untuk membalas peryataan dari hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Hendrawan Tanggapi Peryataan Negatif Agus Riewanto Perihal Revisi UU KPK

“Instansi antirasuah seperti KPK mempunyai peranan mencegah serta pengusutan. Mencegah lebih berbentuk periode panjang, mendidik serta sistemik. Pengusutan lebih heroik serta popular. Kedua-duanya penting serta harus digabungkan secara baik serta sama-sama melengkapi,” kata Hendrawan pada wartawan, Senin (9/9/2019). Begitulan peryataan steatment dari Hendrawan untuk menjawab pendapat dari Aguss Riewanto tadi sebelumnnya

Menurut Hendrawan, koreksi UU akan membuat tata atur KPK jadi lebih baik. Diluar itu, ia memiliki pendapat jika koreksi UU akan menghindari KPK dari penyelewengan. “Koreksi UU KPK menyamakan kebutuhan membuat lebih yang efisien serta dapat dipercaya, dan juga mempunyai tata atur yang sehat serta tidak rawan pada penyelewengan,” tuturnya.

Anggota Baleg dari Fraksi PDIP itu minta publik tidak memandang negatif koreksi UU KPK. Karena, Hendrawan menjelaskan bahasan koreksi belum dikerjakan. “Jadi kita tidak butuh apriori pada arah serta intisari koreksi, sejauh itu dikerjakan dengan memprioritaskan penguatan kelembagaan dengan netral serta logis,” tutur ia.

Pakar hukum tata negara UNS Surakarta, Agus Riewanto awalnya menyebutkan KPK cuma akan konsentrasi jadi instansi mencegah daripada pengusutan. Agus menyangka koreksi UU KPK yang diusulkan DPR mempunyai jadwal terselubung. “Ini tentu ada hidden jadwal dalam koreksi UU KPK. Ujung-ujungnya KPK cuma jadikan instansi mencegah, jadi partner pemerintah. Pengusutan akan dikerjakan oleh kepolisian serta kejaksaan,” kata Agus waktu dihubungi wartawan, Senin (9/9).

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *