KPK Meminta Mentri Hukum Dan HAM Lebih Bersikap Waspada

KPK Meminta Mentri Hukum Dan HAM Lebih Bersikap Waspada

Berita Terbaru – KPK mengharap Menteri Hukum serta HAM Yasonna Laoly jalankan secara baik perintah Presiden Jokowi untuk pelajari draf koreksi UU KPK. KPK mewanti-wanti jangan ada faksi yang mengaku seakan Jokowi telah menyepakati koreksi UU KPK.

KPK Meminta Mentri Hukum Dan HAM Lebih Bersikap Waspada

“KPK menghargai perintah Presiden Jokowi pada Menteri Hukum serta HAM ini hari yang minta Menkum HAM pelajari draf RUU KPK ide DPR itu. Kami mengharap perintah itu dapat digerakkan sebaik-baiknya. Jangan pernah ada kesimpulan-kesimpulan yang prematur ditambah lagi ada klaim serta dakwaan dari beberapa politikus seakan-akan Presiden telah menyepakati RUU KPK ide DPR itu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada wartawan, Senin (9/9/2019).

Febri mengulang-ulang pengakuan faksi pemerintah masalah belum terdapatnya surat presiden ke DPR untuk lakukan bahasan koreksi. Febri memandang draf koreksi itu mempunyai beberapa masalah. “Barusan telah ditekankan belumlah ada surat presiden ke DPR untuk mengulas selanjutnya RUU itu. Ditambah lagi, kita ketahui RUU yang tersebar itu mempunyai beberapa masalah fundamental,” katanya. Febri mengharap pemerintah jadikan pengakuan serta keinginan beberapa komponen warga untuk menampik koreksi UU KPK jadi alasan sikap pemerintah. Menurut dia, penampikan itu ada sebab terdapatnya kecemasan koreksi UU KPK justru memperlemah KPK.

“Pengakuan serta keinginan dari beberapa golongan warga, dari mulai beberapa puluh guru besar, beberapa ribu dosen di beberapa kampus, pemuka agama sampai warga sipil butuh jadi alasan. Penampikan publik atas koreksi UU KPK itu pasti bukan tanpa ada fakta. Dari yang kita baca bersama dengan, bila koreksi berlangsung yang memiliki kandungan beberapa poin seperti yang diulas belakangan ini, karena itu bukan mustahil KPK akan lumpuh dan mati,” tuturnya. Menkum HAM Yasonna Laoly awalnya akui sudah terima draf koreksi UU KPK dari DPR. Pemerintah disebutkannya akan pelajari isi draf koreksi UU KPK itu.

“Saya diberi draf koreksi UU KPK buat saya dalami hanya itu dahulu. Kita akan dalami dahulu kita lihat kelak seperti apa,” kata Yasonna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/9). Yasonna mengutarakan, beberapa ada yang jadi konsentrasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam koreksi UU KPK. “Ya ada banyak concern beliau (Jokowi) ya,” katanya. Diberi pertanyaan berkaitan point apa sebagai konsentrasi Jokowi dalam koreksi UU KPK, Yasonna belum menjawab lugas. Diakuinya akan pelajari isi draf koreksi UU KPK terlebih dulu.

“Kami harus pelajari dahulu. Intinya ada concern ini harus dipelajari, berhati-hati,” katanya. Koreksi UU KPK ini mendapatkan gelombang penampikan dari publik atau dari internal KPK sendiri. Yasonna kembali memperjelas, pemerintah akan pelajari draf koreksi UU KPK. “Kita dalami dahulu. Kan baru sampai presiden kan, baru kembali (dari kunjungan kerja), saya belum baca, resminya” katanya.

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *