KPK Keluhkan Sikap DPR Dan Pemerintah Yang Kurang Transparan Dalam Tanggapi Revisi UU KPK

KPK Keluhkan Sikap DPR Dan Pemerintah Yang Kurang Transparan Dalam Tanggapi Revisi UU KPK

Berita Terbaru – Kabar yang di tunggu tunggu untuk beberapa hari inipun akhirnnya sudah di respon cepat Bapak Presiden. Bapak Presiden Jokowi telah mengirim surat presiden berkaitan koreksi UU KPK di DPR. Atas surat itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif minta berjumpa dengan DPR serta pemerintah. “Pimpinan KPK akan meminta berjumpa dengan Pemerintah serta DPR sebab kami tidak tahu pasal-pasal mana saja yang akan direvisi?” kata Syarif pada wartawan, Rabu (11/9/2019).

KPK Keluhkan Sikap DPR Dan Pemerintah Yang Kurang Transparan Dalam Tanggapi Revisi UU KPK

KPK, sambung Syarif menyesalkan sikap DPR serta pemerintah yang seakan-akan sembunyikan bahasan koreksi UU KPK. DPR serta pemerintah disebutkan tidak ada transparansi. KPK inginkan bahwa hal ini harus dibahas secara terbuka. “KPK menyesalkan sikap DPR serta Pemerintah yang seolah-olah sembunyikan suatu hal dalam mengulas koreksi UU KPK ini. Tidak ada sedikit transparansi dari DPR serta Pemerintah,” sebut ia. Menurutnya, DPR serta pemerintah sedang berkonspirasi untuk menanggalkan wewenang instansi tanpa ada konsultasi. Hal itu bukan adab yang baik.

“Ini preseden jelek dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR serta Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk menanggalkan wewenang satu instansi tanpa ada konsultasi atau sekurangnya memberi tahu instansi itu mengenai beberapa hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka. Ini jelas bukan adab yang baik,” kata Syarif.

“Jadi contoh, mungkinkah DPR serta pemerintah akan lakukan hal ini pada instansi lain, seperti kepolisian atau kejaksaan atau lembaga-lembaga lain?” sambung ia. Awalnya, Presiden Jokowi telah menyepakati koreksi UU KPK. Surat Presiden yang berisi kesepakatan koreksi UU KPK telah diteken serta dikirim ke DPR.

Istana pastikan daftar inventarisasi permasalahan (DIM) koreksi UU KPK yang dikirim pemerintah, banyak membuat revisi draf DPR “Tetapi jika DIM yang dikirim pemerintah banyak membuat revisi draf yang dikirim DPR. Pemerintah satu kali lagi, presiden sebutkan KPK ialah instansi negara yang berdiri sendiri dalam pembasmian korupsi, punyai kelebihan dibanding instansi yang lain. Seutuhnya presiden akan terangkan lebih detil. Proses saya anggap telah diterima DPR,” kata Mensesneg Pratikno pada wartawan, Rabu (11/9).

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *