Taktik Baru KPK Untuk Perkara BLBI, Hakim MA Ditetapkan Sebagai Pelanggar Etik

Taktik Baru KPK Untuk Perkara BLBI, Hakim MA Ditetapkan Sebagai Pelanggar Etik

Berita Terbaru – KPK selekasnya membuat taktik baru dalam masalah korupsi penghilangan piutang Pertolongan Langsung Bank Indonesia (BLBI) pada BDNI pascaputusan etik pada hakim agung ad hoc tindak pidana korupsi, Syamsul Rakan Chaniago. “KPK selekasnya mengulas perubahan paling baru masalah BLBI ini. Kami yakinkan KPK serius serta memiliki komitmen menginvestigasi masalah dengan kerugian negara Rp4,58 triliun ini, terutamanya penyelidikan yang berjalan sekarang dan tindak lanjut saat keputusan kasasi 9 Juli 2019 lalu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (30/9/2019), diambil dari Di antara.

Taktik Baru KPK Untuk Perkara BLBI, Hakim MA Ditetapkan Sebagai Pelanggar Etik

Agung Andi Samsan Nganro selaku Juru Bicara Mahkamah mengatakan hakim ad hoc tindak pidana korupsi, Syamsul Rakan Chaniago dapat dibuktikan melanggar kaidah serta tingkah laku hakim serta diberi hukuman tidak bisa mengatasi masalah sepanjang 6 bulan. Syamsul salah satu majelis hakim kasasi yang mengatasi masalah sangkaan korupsi masalah korupsi penghilangan piutang Pertolongan Langsung Bank Indonesia (BLBI) pada BDNI dengan terdakwa bekas Kepala Tubuh Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumengung (SAT).

Pada 9 Juli 2019 lalu, majelis kasasi yang terdiri atas hakim Salman Luthan sebagai ketua dengan anggota hakim Syamsul Rakan Chaniago serta Mohamad Asikin putuskan SAT tidak lakukan tindak pidana hingga harus dilepaskan dari tahanan.

Pelanggaran etik yang dikerjakan Syamsul Rakan Chaniago ialah namanya masih tertera di kantor firma hukum walaupun telah memegang jadi hakim ad hoc Tipikor pada MA. Syamsul membuat pertemuan dengan pengacara SAT, yakni Ahmad Yani di Plaza Indonesia pada 28 Juni 2019 jam 17.38-18.30 WIB. Walau sebenarnya waktu itu Syamsul jadi hakim anggota pada majelis hakim SAT.

“Dapat disebutkan info ini jadi lembaran baru masalah BLBI atau paling tidak menegaskan beberapa pro-kontra serta kebimbangan awalnya,” kata Febri. Febri mengaku KPK cukup kaget dengan pelanggaran etik yang dikerjakan oleh hakim Syamsul itu. “Memang cukup mengagetkan saat dapat dibuktikan hakim agung berjumpa serta terkait dengan pengacara terdakwa, ditambah lagi untuk masalah sebesar ini. Mudah-mudahan sangsi itu makin menegaskan masalah sebelum keputusan terlepas itu diambil di MA,” papar Febri.

Tetapi sampai ini hari, KPK belum terima salinan keputusan kasasi SAT semenjak ditetapkan pada 9 Juli 2019. “Sampai sekarang KPK belum terima keputusan kasasi dengan terdakwa SAT. Awalnya kami telah mengirim surat ke MA untuk minta keputusan kasasi masalah BLBI itu, walau sebenarnya keputusan itu penting untuk memastikan langkah KPK selanjutnya,” kata Febri.

Penasihat hukum SAT pada tingkat pengadilan negeri serta pengadilan tinggi, Ahmad Yani, yang disebutkan berjumpa dengan hakim Syamsul menyanggah pertemuan itu. “Saya tidak ada pertemuan dengan hakim Syamsul tetapi pada tanggal itu di Plaza Indonesia. Saya cuma kebetulan berjumpa dengan Pak Syamsul mendekati Magrib, itu pun tidak berdua saja tetapi bersama dengan rombongan lain,” kata Ahmad Yani. Awalnya keputusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018 yang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan pada Syafruddin Arsyad Temenggung.

Sedang pada 2 Januari 2019 Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Syafruddin jadi pidana penjara sepanjang 15 tahun serta pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketetapan jika denda itu tidak dibayar karena itu ditukar dengan pidana kurungan sepanjang 3 bulan. Tetapi Syafruddin ajukan kasasi ke MA serta menggagalkan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 29/PID.SUS-TPK/2018/PT DKI tanggal 2 Januari 2019 yang merubah amar keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2018.

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *