Wakil Presiden Jusuf Kalla melemparkan sindiran pada beberapa pihak yang mengomentari kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kalla menyebutkan, faksi yang mengomentari kenaikan biaya BPJS Kesehatan itu malah dapat beli rokok serta pulsa dalam jumlahnya besar. "Siapa yang cemas ( pungutan BPJS naik)? Cuma ngomong saja, walau sebenarnya beli pulsa 3x lipat dibanding itu, beli rokoknya lebih dari itu (pungutan BPJS)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/10/2019). Kalla mengatakan, kenaikan premi BPJS Kesehatan tidak terhindar karena sekarang tarifnya begitu rendah. Dengan biaya yang begitu rendah, BPJS Kesehatan tidak dapat layani pasien dengan sempurna. juga, menurut Kalla, kenaikan pungutan BPJS Kesehatan tidak akan memberatkan warga miskin. Karena, pungutan warga miskin telah dijamin negara melalui APBN. Demikian juga beberapa pekerja seharusnya tak perlu cemas karena pungutan BPJS Kesehatannya dijamin perusahaan. "Perlu untuk diketahui jika naiknya biaya itu tidak memberatkan orang miskin sebab PBI (Peserta Pertolongan Pungutan) itu yang dibiayai oleh pemerintah itu lebih dari 100 juta orang. Sebetulnya ini cuma langkah perubahan defisit, sebab jika BPJS defisit pemerintah bayar," tutur Kalla. "Tetapi jika ini naik biaya, pemerintah yang bayar yang lebih 120 juta orang itu. Cuma memang peserta yang bukan orang miskin selanjutnya bukan pegawai negeri, bukan karyawan, yang bayar sendiri itu bayar sendiri. Tetapi itu kita kira relatif lebih dapat," lanjut ia. Karenanya, Kalla juga minta warga tak perlu cemas dengan gagasan kenaikan pungutan BPJS Kesehatan. Dia yakini kenaikan pungutan BPJS Kesehatan malah bisa memberi service sempurna pada pesertanya. Dikabarkan, pemerintah merencanakan menaikan pungutan peserta BPJS Kesehatan mulai awal tahun 2020. Langkah itu diambil sebab dipandang paling pas untuk menangani persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Karena, keuangan BPJS Kesehatan sepanjang dua tahun terakhir terus 'berdarah-darah'. Pada 2018 lalu, defisit keuangan instansi itu sampai Rp 18,3 triliun. Serta, di tahun ini defisit keuangan BPJS Kesehatan direncanakan membengkak jadi Rp 32 triliun. Diinginkan, dengan kenaikan pungutan itu pemerintah tidak butuh menyuntikan dana ke BPJS Kesehatan. Sekarang, untuk peserta kelas III dipakai pungutan Rp 25.500 per bulannya. Bila dinaikkan, karena itu peserta harus membayar Rp 42.000. Lalu, untuk peserta kelas II sekarang dipakai pungutan sebesar Rp 51.000 per bulannya. Sesudah dinaikkan, peserta harus membayar Rp 110.000. Seterusnya, buat peserta kelas I sekarang harus merogoh kocek Rp 80.000 per bulannya. Nanti, pungutan itu akan naik jadi Rp 160.000 per bulannya. Gagasan kenaikan itu mendapatkan penampikan dari warga. Kenaikan pungutan itu dipandang memberatkan serta turunkan daya beli warga.

Ini Jawaban Jusuf Kalla Saat Ditanya Kenaikan Iuran BPJS

Berita Terbaru – Wakil Presiden Jusuf Kalla melemparkan sindiran pada beberapa pihak yang mengomentari kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kalla menyebutkan, faksi yang mengomentari kenaikan biaya BPJS Kesehatan itu malah dapat beli rokok serta pulsa dalam jumlahnya besar. “Siapa yang cemas ( pungutan BPJS naik)? Cuma ngomong saja, walau sebenarnya beli pulsa 3x lipat dibanding itu, beli rokoknya lebih dari itu (pungutan BPJS),” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Wakil Presiden Jusuf Kalla melemparkan sindiran pada beberapa pihak yang mengomentari kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kalla menyebutkan, faksi yang mengomentari kenaikan biaya BPJS Kesehatan itu malah dapat beli rokok serta pulsa dalam jumlahnya besar. "Siapa yang cemas ( pungutan BPJS naik)? Cuma ngomong saja, walau sebenarnya beli pulsa 3x lipat dibanding itu, beli rokoknya lebih dari itu (pungutan BPJS)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/10/2019). Kalla mengatakan, kenaikan premi BPJS Kesehatan tidak terhindar karena sekarang tarifnya begitu rendah. Dengan biaya yang begitu rendah, BPJS Kesehatan tidak dapat layani pasien dengan sempurna. juga, menurut Kalla, kenaikan pungutan BPJS Kesehatan tidak akan memberatkan warga miskin. Karena, pungutan warga miskin telah dijamin negara melalui APBN. Demikian juga beberapa pekerja seharusnya tak perlu cemas karena pungutan BPJS Kesehatannya dijamin perusahaan. "Perlu untuk diketahui jika naiknya biaya itu tidak memberatkan orang miskin sebab PBI (Peserta Pertolongan Pungutan) itu yang dibiayai oleh pemerintah itu lebih dari 100 juta orang. Sebetulnya ini cuma langkah perubahan defisit, sebab jika BPJS defisit pemerintah bayar," tutur Kalla. "Tetapi jika ini naik biaya, pemerintah yang bayar yang lebih 120 juta orang itu. Cuma memang peserta yang bukan orang miskin selanjutnya bukan pegawai negeri, bukan karyawan, yang bayar sendiri itu bayar sendiri. Tetapi itu kita kira relatif lebih dapat," lanjut ia. Karenanya, Kalla juga minta warga tak perlu cemas dengan gagasan kenaikan pungutan BPJS Kesehatan. Dia yakini kenaikan pungutan BPJS Kesehatan malah bisa memberi service sempurna pada pesertanya. Dikabarkan, pemerintah merencanakan menaikan pungutan peserta BPJS Kesehatan mulai awal tahun 2020. Langkah itu diambil sebab dipandang paling pas untuk menangani persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Karena, keuangan BPJS Kesehatan sepanjang dua tahun terakhir terus 'berdarah-darah'. Pada 2018 lalu, defisit keuangan instansi itu sampai Rp 18,3 triliun. Serta, di tahun ini defisit keuangan BPJS Kesehatan direncanakan membengkak jadi Rp 32 triliun. Diinginkan, dengan kenaikan pungutan itu pemerintah tidak butuh menyuntikan dana ke BPJS Kesehatan. Sekarang, untuk peserta kelas III dipakai pungutan Rp 25.500 per bulannya. Bila dinaikkan, karena itu peserta harus membayar Rp 42.000. Lalu, untuk peserta kelas II sekarang dipakai pungutan sebesar Rp 51.000 per bulannya. Sesudah dinaikkan, peserta harus membayar Rp 110.000. Seterusnya, buat peserta kelas I sekarang harus merogoh kocek Rp 80.000 per bulannya. Nanti, pungutan itu akan naik jadi Rp 160.000 per bulannya. Gagasan kenaikan itu mendapatkan penampikan dari warga. Kenaikan pungutan itu dipandang memberatkan serta turunkan daya beli warga.

Kalla mengatakan, kenaikan premi BPJS Kesehatan tidak terhindar karena sekarang tarifnya begitu rendah. Dengan biaya yang begitu rendah, BPJS Kesehatan tidak dapat layani pasien dengan sempurna. juga, menurut Kalla, kenaikan pungutan BPJS Kesehatan tidak akan memberatkan warga miskin. Karena, pungutan warga miskin telah dijamin negara melalui APBN.

Demikian juga beberapa pekerja seharusnya tak perlu cemas karena pungutan BPJS Kesehatannya dijamin perusahaan. “Perlu untuk diketahui jika naiknya biaya itu tidak memberatkan orang miskin sebab PBI (Peserta Pertolongan Pungutan) itu yang dibiayai oleh pemerintah itu lebih dari 100 juta orang. Sebetulnya ini cuma langkah perubahan defisit, sebab jika BPJS defisit pemerintah bayar,” tutur Kalla. “Tetapi jika ini naik biaya, pemerintah yang bayar yang lebih 120 juta orang itu.

Cuma memang peserta yang bukan orang miskin selanjutnya bukan pegawai negeri, bukan karyawan, yang bayar sendiri itu bayar sendiri. Tetapi itu kita kira relatif lebih dapat,” lanjut ia. Karenanya, Kalla juga minta warga tak perlu cemas dengan gagasan kenaikan pungutan BPJS Kesehatan. Dia yakini kenaikan pungutan BPJS Kesehatan malah bisa memberi service sempurna pada pesertanya.

Dikabarkan, pemerintah merencanakan menaikan pungutan peserta BPJS Kesehatan mulai awal tahun 2020. Langkah itu diambil sebab dipandang paling pas untuk menangani persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Karena, keuangan BPJS Kesehatan sepanjang dua tahun terakhir terus ‘berdarah-darah’. Pada 2018 lalu, defisit keuangan instansi itu sampai Rp 18,3 triliun.

Serta, di tahun ini defisit keuangan BPJS Kesehatan direncanakan membengkak jadi Rp 32 triliun. Diinginkan, dengan kenaikan pungutan itu pemerintah tidak butuh menyuntikan dana ke BPJS Kesehatan. Sekarang, untuk peserta kelas III dipakai pungutan Rp 25.500 per bulannya. Bila dinaikkan, karena itu peserta harus membayar Rp 42.000.

Lalu, untuk peserta kelas II sekarang dipakai pungutan sebesar Rp 51.000 per bulannya. Sesudah dinaikkan, peserta harus membayar Rp 110.000. Seterusnya, buat peserta kelas I sekarang harus merogoh kocek Rp 80.000 per bulannya. Nanti, pungutan itu akan naik jadi Rp 160.000 per bulannya. Gagasan kenaikan itu mendapatkan penampikan dari warga. Kenaikan pungutan itu dipandang memberatkan serta turunkan daya beli warga.

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *