Ini Tanggapan Politisi PDI-P Perihal Koreksi UU KPK

Ini Tanggapan Politisi PDI-P Perihal Koreksi UU KPK

Berita Terbaru – Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu memandang, koreksi Undang-Undang KPK yang sudah disetujui waktu lalu oleh DPR serta pemerintah sesuatu keniscayaan. Menurut Masinton, koreksi UU KPK buat sesuaikan dengan perubahan jaman. “Koreksi ini keniscayaan. Di penjuru dunia mana juga, undang-undang tentang instansi antikorupsinya tentu ia dikerjakan koreksi sesuaikan keadaan zamannya,” tutur Masinton dalam diskusi bertopik “Habis Demonstrasi Terbitkah Perppu?” di lokasi Tebet, Jakarta, Selasa (8/10/2019). “Sesuai keperluan aplikasi hukumnya, karena itu ia direvisi berulang-kali,” kata Masinton.

Ini Tanggapan Politisi PDI-P Perihal Koreksi UU KPK

Masinton juga lihat bahasan koreksi UU KPK berkesan seperti suatu hal yang tabu untuk dibahas lama. Banyak faksi yang tetap menampik UU KPK lama direvisi. “Saya berpandangan ini malah memang seharusnya direvisi. Contohnya mengapa (ada) Dewan Pengawas, di negara mana instansi antikorupsinya tidak dipantau? Ada semua. Kok dipantau tidak ingin,” kata Masinton.

Dewan Pengawas KPK awalnya tidak ditata dalam UU KPK lama. Akan tetapi, dalam UU KPK hasil koreksi berisi beberapa ketetapan tersangkut Dewan Pengawas. Kehadiran dewan pengawas dipandang memperlemah KPK. Karena, instansi antirasuah itu harus mendapatkan kesepakatan dewan pengawas sebelum lakukan penyadapan, contohnya. Diluar itu, dewan pengawas yang diambil presiden dipandang punya potensi mengintervensi kerja KPK.

Selanjutnya, hal-hal lain yang butuh direvisi oleh Masinton ialah berkaitan surat perintah pemberhentian penyelidikan atau SP3 serta status pegawai KPK. “SP3 itu , ya kan dapat memberi rasa keadilan serta kejelasan. Status kepegawaian, pegawai itu kan jika dibuka itu UU ASN yang dibiayai negara harus turut UU ASN, begitu. Kan mereka (pegawai KPK) dibiayai negara,” kata Masinton.

Wewenang SP3 adalah wewenang baru yang dipunyai KPK berdasar UU KPK hasil koreksi. Ketetapan itu diantaranya ditata pada Klausal 40 Ayat (1). Klausal itu mengatakan, KPK bisa hentikan penyelidikan serta penuntutan pada masalah tindak pidana korupsi yang penyelidikan serta penuntutannya tidak usai dalam periode waktu paling lama dua tahun.

Dalam koreksi UU KPK, status kepegawaian KPK jadi ASN serta patuh pada ketetapan UU ASN. Pengangkatan pegawai sesuaikan dengan UU ASN. Berkaitan pilihan ketentuan pemerintah alternatif undang-undang (perppu) pada UU KPK hasil koreksi, Masinton minta seluruh pihak tidak mendesak Presiden Joko Widodo.

“Jangan ada siapa juga coba menekan-nekan presiden dalam soal menerbitkan perppu. Itu hak subyektif presiden, hormati. Tidak bisa ada satu kemampuan juga yang mendesak. Bahaya jika ketatanegaraan di konstitusi kita, kita tempatkan pada tekanan-tekanan,” sebut Masinton.

Walau itu hak subyektif presiden, lanjut Masinton, ada persyaratan tersendiri yang perlu dipenuhi untuk menerbitkan perppu seperti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomer 138 Tahun 2009. Beberapa ketentuan pengeluaran perppu salah satunya terdapatnya keperluan menekan untuk mengakhiri permasalahan hukum dengan cepat berdasar undang-undang.

Ke-2, undang-undang yang diperlukan itu belumlah ada hingga berlangsung kekosongan hukum atau ada undang-undang tapi tidak mencukupi. Ke-3, kekosongan hukum itu tidak bisa ditangani dengan membuat undang-undang dengan mekanisme biasa sebab akan memakan waktu yang lumayan lama, sedang kondisi menekan itu butuh dituntaskan.

“Ihwal kegentingan itu dalam keputusan MK itu kegentingan yuridis. Walau itu kan hak subyektif presiden bukan kegentingan yang digenting-gentingkan, sebab ada massa protes mengeluarkan perppu, pertemuan wartawan mengeluarkan perppu,” katanya. “Bukan itu yang disebut kegentingan, kegentingan yuridis. Apa itu tercukupi? Tidak. Dengan obyektif itu belum,” sebut Masinton.

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *