Ini Tangapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Perihal Omnibus Law

Ini Tangapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Perihal Omnibus Law

Berita Terbaru – Perihal tentang Omnibus Law memang menjadi salah satu bahan pembicaraan yang sering sekali dibicarakan oleh beberapa pihak beberapa hari ini. Saking sering di bicarakan Bapak Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berikan pendapatnnya perihal hal itu.

Ini Tangapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Perihal Omnibus Law

Sang menteri mengatakan, ada beberapa undang-undang yang akan terpengaruh omnibus law atau ketentuan hukum yang menyederhanakan tumpang-tindihnya peraturan. Hal tersebut dikatakan Yasonna di sela Rapat Pengaturan Nasional Komunitas Komunikasi Pimpinan Wilayah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Yasonna tidak mengatakan undang-undang dan nomornya dengan jelas. Tetapi, dia mengatakan ranah yang dinaungi undang-undang itu. “Ada sisi tersendiri, contohnya (undang-undang mengenai) gagasan tata ruangan serta lingkungan hidup,” kata Yasonna.

Dia menjelaskan, undang-undang yang terpengaruh omnibus law adalah yang tersangkut keringanan izin investasi serta pembukaan lapangan kerja. “Ada masalah keringanan berupaya, penciptaan lapangan kerja, ada banyak, perizinan.

Intinya ada 74 perundangan-undangan itu kami sisir tetapi tidak semua dipotong,” tutur Yasonna. “Ada yang tidak benar di salah satunya undang-undang yang menghalangi, itu yang kami potong. Ada yang kurang di-regulate, kelak sesudah dipotong dimudahkan, sangatlah banyak,” sebut politikus PDI-P itu.

Yasonna awalnya mengatakan, pemerintah akan mengulas omnibus law bersama dengan DPR pada Januari 2020. Hal tersebut dikatakan Yasonna di celah Rapat Pengaturan Nasional Komunitas Komunikasi Pimpinan Wilayah (Forkopimda), Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

“Naskah akademik mau siap, kelak dimasukkan di Prolegnas (Program Legislasi Nasional), sebelum reses mendatang ia telah masuk Prolegnas kelak draf RUU-nya akan kami berikan ke DPR sebelum Januari,” kata Yasonna. “Selanjutnya kami harap sesudah DPR masuk waktu sidang bulan Januari kita akan mulai,” sebut ia.

Dia menjelaskan, sekarang barisan Eselon I serta II Kemenkumham tengah mengulas dengan intens materi omnibus law itu. “Jadi kami akan masukan saat ini level Eselon I serta Eselon II sedang mengulas. Tempo hari rapat menteri saya selanjutnya rapat dibawah dengan Menko Perekonomian telah usai antarmenteri (mengulas omnibus law),” kata Yasonna.

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *