Ini Tanggapan Partai Nasdem Perihal Perubahan Masa Jabatan Presiden Yang Ramai Dibicarakan

Ini Tanggapan Partai Nasdem Perihal Perubahan Masa Jabatan Presiden Yang Ramai Dibicarakan

Berita Terbaru – Irma Suryani Chaniago selaku Ketua DPP Partai Nasdem menjelaskan, saran mengenai menambahkan waktu jabatan presiden semestinya tidak diteruskan jika banyak faksi yang menolaknya. Nasdem akan menggerakkan jika saran itu didahului dengan analisis yang dalam sebelum diwujudkan.

Ini Tanggapan Partai Nasdem Perihal Perubahan Masa Jabatan Presiden Yang Ramai Dibicarakan

“Bila ada kecemasan tentang waktu jabatan serta penentuan (presiden) lewat MPR bisa menjadi bahan amendemen sesaat serta banyak faksi yang tidak sepakat, pasti hal itu tak perlu jadi sisi dari diskusi ke depan,” tutur Irma saat di konfirmasi wartawan, Senin (2/12/2019).

“Pasti kami junjung bila ada analisis lebih dulu. Sebab buat Nasdem yang penting ialah kehendak rakyat. Serta sekarang kami konsentrasi pada penguatan skema presidensial supaya pemerintah bisa kerja dengan otoritas penuh dalam jalankan mandat rakyat,” lanjut ia.

Irma merekomendasikan terdapatnya publikasi lebih dulu pada warga berkaitan point apa yang akan diusulkan dalam gagasan amendemen UUD 1945. Ia minta MPR merangkum beberapa poin gagasan itu, selanjutnya ditest publik. “Kemudian baru dapat dirumuskan,” lebih Irma.

Awalnya, dalam gagasan amendemen UUD 1945, tersingkap beberapa opini dari warga berkaitan pergantian waktu jabatan presiden. Ada yang menyarankan waktu jabatan presiden jadi delapan tahun pada sebuah periode. Ada juga yang menyarankan waktu jabatan presiden jadi empat tahun serta dapat diambil sekitar 3x.

Saran yang lain, waktu jabatan presiden jadi lima tahun serta bisa diambil kembali sekitar 3x. Fraksi Nasdem ialah partai politik yang dengan tegas menggerakkan amendemen konstitusi secara detail. Berarti, bukan sekedar hanya pada dibangkitkannya garis besar haluan negara, dan juga menambahkan waktu jabatan kepala negara.

“Ada wawasan, mengapa tidak kita membuka wawasan (waktu jabatan presiden) satu periode jadi tiga periode? Ditambah lagi dalam skema negara yang demokratis kan warga yang benar-benar memastikan,” tutur Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Presiden Jokowi selanjutnya mulai bicara tentang masalah ini. Dia memperjelas tidak sepakat dengan saran waktu jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode. Dia merasakan berprasangka buruk jika faksi yang menyarankan wawasan itu malah ingin menjerumuskannya.

“Jika ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin mencari muka, atau ingin menjerumuskan. Hanya itu,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019). Jokowi memperjelas, semenjak awal, dia telah mengemukakan jika dianya ialah produk penentuan langsung berdasar UUD 1945 pasca-reformasi.

Dengan begitu, waktu ada wawasan untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi telah mengutamakan supaya tidak melebar dari masalah haluan negara. “Saat ini sebenarnya demikian kan, (ada saran) presiden diambil MPR, presiden tiga periode. Bertambah baik tidak perlu amendemen. Kita konsentrasi saja ke desakan external yang tidak gampang dituntaskan,” katanya.

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *