Ini Tanggapan Dari Perludem Perihal Mantan Koruptor Yang Tetap Bisa Mencalon

Ini Tanggapan Dari Perludem Perihal Mantan Koruptor Yang Tetap Bisa Mencalon

Berita Terbaru – Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi ( Perludem) tidak kaget Komisi Penentuan Biasa ( KPU) gagal melarang bekas narapidana korupsi maju di Pemilihan kepala daerah 2020. Menurut Titi, KPU hadapi kondisi yang dilematis waktu akan berisi larangan bekas koruptor maju di Pemilihan kepala daerah dalam Ketentuan KPU ( PKPU) mengenai Penyalonan.

Ini Tanggapan Dari Perludem Perihal Mantan Koruptor Yang Tetap Bisa Mencalon

“Tidak dicantumkannya larangan bekas narapidana korupsi di PKPU Penyalonan bisa diperkirakan. Karena KPU bertemu dengan ekosistem hukum serta politik yang tidak memberi dukungan terobosan yang ingin dikerjakan KPU. KPU ada dalam dilema,” kata Titi waktu dihubungi, Senin (9/12/2019).

Titi menjelaskan jadi pelaksana pemilu, KPU diwajibkan untuk selekasnya menetapkan ketentuan tehnis penyalonan Pemilihan kepala daerah. Tetapi, pada saat bertepatan, bila KPU memaksa penataan penyalonan bekas narapidana korupsi, ada efek pengesahan PKPU Penyalonan akan berlarut-larut.

Karena, Kementerian Hukum serta HAM (Kemenkumham) akan menampik untuk mengundangkan PKPU Penyalonan dengan alasan berlawanan dengan Undang-undang serta Keputusan MK. “Jika KPU masih mengendalikan sekalinya, Kemenkumham tentu tidak bersedia mengundangkannya sebab dipandang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan yang tambah tinggi,” tutur Titi.

Tidak itu saja, bila KPU nekat, PKPU Penyalonan bisa diyakinkan akan selekasnya ditest ke Mahkamah Agung (MA). Seperti PKPU Penyalonan Pemilu Legislatif tempo hari, MA juga akan menggagalkan larangan bekas koruptor maju di Pemilihan kepala daerah. Serta, menurut Titi, bukan mustahil KPU akan diadukan oleh beberapa pihak yang tidak sepakat ketentuan itu ke Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP).

Karena, KPU akan dipandang melakukan tindakan di luar ketetapan hukum serta membuat ketidakpastian proses penyalonan. “Jadi dalam soal ini, KPU akan bertemu dengan perlawanan politik serta hukum sekaligus juga dari beberapa faksi yang melawan penataan itu,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurut Titi, keinginan yang masih ada ialah dikabulkannya permintaan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Permintaan yang diserahkan oleh Perludem serta Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyinggung ketentuan penyalonan bekas terpidana yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan kepala daerah. “Kami mengharap MK akan memberi kepastian serta angin fresh buat usaha kita memperoleh calon kepala wilayah yang memiliki integritas.

Jika tidak dengan Keputusan MK, ditengah-tengah keadaan DPR yang tidak mau mengubah UU Pemilihan kepala daerah, karena itu masalah masalah ini tidak pernah berhenti,” kata Titi.

KPU sah menerbitkan Ketentuan KPU mengenai Penyalonan dalam Penentuan Kepala Wilayah (Pemilihan kepala daerah) 2020. Berdasar dokumen salinan yang diterima wartawan, PKPU itu dicatat jadi PKPU Nomor 18 tahun 2019. PKPU itu sah diputuskan pada 2 Desember 2019.

Dari beberapa ketentuan penyalonan yang dimuat dalam PKPU, tidak satupun ketentuan yang mengendalikan mengenai larangan bekas terpidana korupsi maju jadi calon. Walau sebenarnya, KPU awalnya merencanakan berisi larangan itu dalam PKPU ini. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dilarang untuk mencalonkan diri jadi kepala wilayah cuma bekas terpidana bandar narkoba serta bekas terpidana kejahatan seksual pada anak.

Walau demikian, ada ketentuan penambahan dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang minta parpol untuk memprioritaskan calon kepala wilayah bukan satu orang bekas terpidana korupsi. Ketentuan itu dimuat dalam dua ayat, yakni Pasal 3A ayat (3) serta ayat (4).

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *