Ini Tanggapan Dari KPU Perihal Dampak Dari Kasus Suap Wahyu Terhadap KPU

Ini Tanggapan Dari KPU Perihal Dampak Dari Kasus Suap Wahyu Terhadap KPU

Berita Terbaru – Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, faksinya harus kerja keras untuk memulihkan keyakinan publik pada KPU. Karena, menurutnya, ditetapkannya Komisioner KPU Wahyu Setiawan jadi terduga masalah suap oleh Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) sudah menjatuhkan integritas KPU.

Ini Tanggapan Dari KPU Perihal Dampak Dari Kasus Suap Wahyu Terhadap KPU

“Pasti KPU harus usaha keras untuk memulihkan keyakinan publik. Ini jelas momen yang menjatuhkan integritas lembaga KPU sesudah penerapan pemilu tempo hari,” kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Tidak itu saja, menurut Pramono, KPU harus dapat memberikan keyakinan publik jika masalah ini tidak menyertakan KPU dengan kolektif kolegial. Karena, sampai sekarang, ada banyak yang salah pengertian dengan menyangka jika masalah ini menyertakan barisan KPU yang lain tidak hanya Wahyu Setiawan.

“Kan salah paham ini di publik ada banyak yang memandang, wah ini tidak kemungkinan Wahyu (Setiawan) sendirian, tentu menyertakan lainnya,” tutur Pramono. Walau sebenarnya, semenjak awal PDI Perjuangan minta KPU memutuskan calegnya, Harun Masiku, jadi anggota DPR alternatif Nazarudin Kiemas yang wafat, KPU sudah menolaknya.

Saat PDI-P minta KPU memutuskan Harun Masiku jadi anggota DPR lewat proses perubahan antar waktu (PAW) juga, KPU kembali lagi menampik hal itu. Masalah ada faksi yang berusaha memperjualbelikan bangku anggota DPR lewat proses PAW, kata Pramono, hal tersebut di luar wewenang kolektif kolegial KPU.

“Masalah jika di luara ada makelar-makelar pasti kita tidak memiliki kepentingan masalah itu. Serta ruangan yang dipunyai KPU untuk main-main sebetulnya tidak ada,” tutur ia. Hal sangat penting, kata Pramono, faksinya akan memberikan keyakinan publik jika masalah ini tidak menyertakan KPU dengan lembaga keseluruhnya.

“Kami harus berusaha keras memberikan keyakinan publik hingga publik yakin jika dengan institusional, dengan kolektif kolegial, KPY tidak terjebak di masalah ini,” sebut ia. Awalnya, Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) memutuskan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku jadi terduga sesudah operasi tangkap tangan yang menangkap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli menjelaskan, Harun Masiku disangka jadi faksi yang memberi uang pada Wahyu Setiawan supaya bisa membantunya jadi anggota legislatif lewat proses perubahan antarwaktu. Menurut Lili Pintauli, masalah ini berawal waktu DPP PDI-Perjuangan ajukan Harun jadi alternatif Nazarudin Kiemas jadi anggota DPR RI. Nazarudin didapati wafat pada Maret 2019. Tetapi, pada 31 Agustus 2019, KPU mengadakan rapat paripurna serta memutuskan Riezky Aprilia jadi alternatif Nazarudin Kiemas.

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *