Benarkah Netflix Tidak Bayar Pajak Mulai Dari Tanun 2016 Di Indonesia

Benarkah Netflix Tidak Bayar Pajak Mulai Dari Tanun 2016 Di Indonesia

Berita Terbaru – Sejak mulai bekerja di Indonesia tahun 2016 lantas, sampai sekarang Netflix belum juga bayar pajak. Hal tersebut karena belumlah ada payung hukum untuk menarik pajak dari perusahaan over the top (OTT) yang bekerja di luar negeri, seperti Netflix atau Spotify. “Iya belum (bayar pajak). Pada intinya dengan peraturan kita belum sangat mungkin untuk menarik pajak mereka di indonesia,” jelas Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Service, serta Jalinan Warga Ditjen Pajak.

Benarkah Netflix Tidak Bayar Pajak Mulai Dari Tanun 2016 Di Indonesia

Yoga menerangkan, produk yang di jual perusahaan OTT memanglah belum bisa dikenai pajak di Indonesia. Karena umumnya, penarikan Pajak Bertambahnya Nilai (PPN) dikerjakan untuk barang berbentuk lewat bea cukai. Sesaat barang yang di jual perusahaan OTT ialah content yang berjalan lewat jaringan internet. Dengan Pajak Pendapatan (PPH) juga mereka tidak bida dipakai sebab belum punya Tubuh Usaha Masih (BUT) di Indonesia.

Oleh oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang santer mengincar pajak perusahaan OTT ini lewat Omnimbus Law. Lewat Omnimbus Law ini, pemerintah akan memasukkan ketentuan pungutan PPN untuk perusahaan, barang, serta layanan di luar negeri yang jalankan upayanya di Indonesia. “Kami akan meminta mereka jadi pemungut Ppn sama dengan PKP (Entrepreneur Terkena Pajak) di negeri,” jelas Yoga, saat dihubungi wartawan Rabu (15/1/2020).

Jika mereka tidak punya kantor di Indonesia, Yoga meneruskan, mereka harus menunjuk pewarkilannya untuk memungut PPN atas layanan yang mereka jual di Indonesia. Perwakilan itu bisa faksi external, seperti ahensi. Tidak hanya PPN, PPH dalam Omnimbus Law akan alami perkembangan untuk Tubuh Usaha Masih (BUT).

Dalam ketentuan PPH sekarang, BUT harus punya physical presence atau kedatangan kantor fisik di Indonesia. Nah, sebab tidak ada kantor fisik, perusahaan OTT tidak dapat ditarik pajak PPH. “Makannya di Omnimbus Law kelak, kita mengatur jika tidak harus ada physical presence, tetapi ada signifikan atau significant economic presence, nah itu kelak yg kita definisikan,” tutur Yoga. Tetapi, bagaiamana standard signifikansi ekonomi yang disebut belum diuraikan dengan detil.

Sampai sekarang, Omnimbus Law akan diberikan pada DPR serta sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas 2020) prioritas. Di lain waktu, Menteri Komunikasi serta Informatika, Johnny G Plate menjelaskan, Netflix dkk harus penuhi keharusan pajak jika ketentuannya telah ada. “Jika tidak bayar pajak, itu melanggar undang-undang, baik dalam negeri atau luar negeri, tentu ada sanksinya,” jelas Johnny. Dia mengharap, Omnimbus Law akan selekasnya selesai pada kuartal pertama tahun 2020.

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *