Perihal Keptusan MK Tentang Pilpers Dan Pileg Serentak Akan Dibahas Lagi Oleh Komisi II

Perihal Keptusan MK Tentang Pilpers Dan Pileg Serentak Akan Dibahas Lagi Oleh Komisi II

Berita Terbaru – Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi II DPR akui akan membahas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperjelas penerapan pemilu presiden, wapres, DPR serta DPD akan datang tetep dikombinasikan. Analisis dilakuakan untuk peluang mengetes keputusan MK itu. “Kami akan dalami ya kita lihat apa memang keputusan MK itu bisa dipercaya untuk tidak bisa membuat sebuah kesempatan pembelahan di antara pemilihan presiden serta pileg,” kata Doli di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Perihal Keptusan MK Tentang Pilpers Dan Pileg Serentak Akan Dibahas Lagi Oleh Komisi II

“Contohnya masalah waktunya ya kan apa contohnya terjemahan dari serempak itu di tahun yang sama begitu contohnya, itu yang kita riset,” sambungnya. Doli memperjelas jika pada prinsipnya Komisi II menghargai semua ketetapan MK. “Tetapi prinsipnya karenanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Basic 45 yang kami hormati serta itu bisa menjadi prinsip yang akan kami gunakan kelak dalam koreksi undang-undang pemilu,” katanya. Awalnya, majelis hakim MK mengatakan jika keserentakan penentuan umum yang ditata di Undang-undang Pemilu serta UU Pemilihan kepala daerah dimaknai jadi penentuan umum untuk pilih anggota perwakilan rakyat pada tingkat pusat, yakni presiden serta wapres, DPR, dan DPD. Berarti, ke-3 penentuan wakil rakyat itu tidak dapat dipisah keduanya.

Hal tersebut dikatakan majelis hakim waktu sidang keputusan uji materi mengenai keserentakan pemilu yang ditata dalam Masalah 167 ayat (3) Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu serta Masalah 201 ayat (7) UU Nomer 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan kepala daerah yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem). “Penerapan penentuan umum yang konstitusional ialah tidak dengan memisahkan penyelenggaraan penentuan umum anggota legislatif dengan penentuan umum presiden serta wapres,” kata Hakim Saldi Isra waktu membacakan keputusan dalam persidangan yang diadakan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Majelis hakim MK memperjelas jika penyatuan penyelenggaraan pemilu presiden serta wapres, DPR, dan DPD mempunyai tujuan untuk memperkuat skema presidensiil di pemerintahan Indonesia. “Keserentakan penentuan umum untuk penentuan anggota instansi perwakilan rakyat pada tingkat pusat dengan penentuan umum presiden serta wapres adalah resiko rasional serta usaha penguatan skema pemerintahan presidensiil,” tutur Saldi.

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *