Reaksi Dari Kominisi Hak Asasi Manusia Melihat Berkas Nya Menuai Penolakan

Reaksi Dari Komisi Hak Asasi Manusia Melihat Berkas Nya Menuai Penolakan

Berita Terbaru – Komnas HAM menilai Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tidak memberi tanda tentang tujuan kasus Insiden Paniai di Papua. Hal itu disampaikan oleh Choirul Anam selaku yang memiliki jabatan Komisioner Komnas HAM sehubungan dengan kedatangan dokumen pemeriksaan Insiden Paniai oleh Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM. “Menyedihkan, terlepas dari kenyataan bahwa kasus Paniai adalah kasus yang sedang berlangsung, lamanya waktu kejadian belum lama. Dengan tujuan bahwa gerakan cepat Jaksa Agung sebagai agen akan memiliki efek yang luas dan mendalam pada kasus tersebut. terpenuhinya kasus ini, “kata Anam saat dihubungi wartawan, Jumat (20/3/2020). “Benar-benar mengerikan, Jaksa Agung tidak memberikan bendera seperti itu,” lanjutnya.

Reaksi Dari Kominisi Hak Asasi Manusia Melihat Berkas Nya Menuai Penolakan

Sejujurnya, seperti yang ditunjukkan olehnya, kasus ini dapat dengan cepat dipindahkan ke pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung mengingat peristiwa yang sedang berlangsung di tahun 2014.

Dokumen itu diantar kembali oleh Kejaksaan Agung pada Kamis (19/3/2020). Setelah pemeriksaan, Kejaksaan menyimpulkan bahwa berkas-berkas tidak terpenuhi prasyarat formal dan material. Komnas HAM mengaku mendapatkan kembali rekaman itu. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan mengatur peningkatan catatan. “Staf kami telah mendapatkan catatan yang dibawa kembali. Kami akan menyiapkan reaksi kedatangan,” katanya. Selain itu, Anam membahas potensi penyelesaian kasus yang akan macet. Sebagaimana ditunjukkan olehnya, diperlukan lompatan ke depan dengan tujuan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat menemui titik terang.

“Saat ini, dapat dikatakan bahwa potensinya basi, mengingat fakta bahwa cerita tersebut diulang. Oleh karena itu kita perlu lompatan ke depan tentang posisi ini. Misalnya, apakah penting untuk memperluas otoritas Hak Asasi Manusia Nasional? Komisi sehingga rantai yang menghalangi berbuahnya pelanggaran HAM bisa cepat putus, “kata Anam. Itu dipertanggungjawabkan, Kejaksaan Agung mengembalikan laporan pemeriksaan Insiden Paniai di Papua ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena dinilai tidak memenuhi kebutuhan formal dan material pada Kamis (19/3/2020) kemarin. Pengacara Jenderal merenungkan, kekurangan yang cukup besar disurvei untuk memenuhi dokumen materi.

Hari menyatakan, konsekuensi dari pemeriksaan tidak memenuhi komponen dalam pasal yang akan didakwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan Hak Asasi Manusia). “Ada kekurangan besar dalam kulminasi materi karena semua komponen artikel yang akan didakwa belum puas, khususnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM),” katanya. kata. Sebagaimana ditunjukkan olehnya, arahan bagi Komnas HAM untuk menyelesaikan dokumen juga telah diserahkan. Selain itu, Komnas HAM memiliki waktu 30 hari untuk menyelesaikan kekurangan dokumen dan mengembalikannya ke Kejaksaan.

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *