Reaksi Kemenhub Kepada Pemerintah Yang Mau Melockdown Aktivitas Bandara

Reaksi Kemenhub Kepada Pemerintah Yang Mau Melockdown Aktivitas Bandara

Berita Terbaru – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan, kesimpulan terminal udara di kabupaten tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat. Pengumuman ini disampaikan mengingat keinginan beberapa pemerintah daerah (Pemda) untuk secara singkat menutup administrasi penerbangan yang mengangkut para pelancong ke wilayah mereka sebagai dorongan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Eksekutif Umum Penerbangan Sipil Novie Riyanto mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan dapat memahami keinginan Pemerintah Daerah, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Reaksi Kemenhub Kepada Pemerintah Yang Mau Melockdown Aktivitas Bandara

Untuk mulai dengan, kesimpulan terminal udara berada dibawah wewenang Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil. “Sejalan dengan ini kesimpulan terminal udara awalnya harus diserahkan ke Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil untuk penilaian,” katanya dalam proklamasi yang disusun pada hari Rabu (25/3/2020).

Pada titik itu, terminal udara juga merupakan barang penting yang melayani penerbangan untuk pelancong serta melayani muatan, koordinasi dan transportasi pos yang dibutuhkan oleh orang-orang pada umumnya. Direktur Pelaksana PT Airnav Indonesia sebelumnya termasuk bahwa terminal udara juga memiliki kapasitas terminal udara elektif untuk operator yang menghadapi batasan khusus dan operasional, melayani penerbangan untuk kesejahteraan atau perawatan klinis, dan untuk penerbangan yang membawa tes zat pencemar Covid-19.

Administrasi rute penerbangan (Airnav Indonesia) juga tidak dapat ditutup karena administrasi rute penerbangan ini tidak hanya diusulkan untuk penerbangan ke dan dari terminal udara terdekat. Dalam hal apapun, itu juga melayani penerbangan melalui terminal udara atau di wilayah udara yang merupakan wilayah pekerjaan administrasi. Novie membuka peluang kesimpulan atau larangan untuk transportasi udara bisnis dan penerbangan transportasi udara non-bisnis yang mengantarkan para pelancong untuk mencegah penyebaran infeksi Covid 19. “Kata Novie.

Kementerian Perhubungan melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Regional I – X akan memimpin peningkatan koordinasi dan korespondensi dengan pemerintah lingkungan dan selanjutnya semua mitra penerbangan sehingga harapan pemerintah daerah dapat diselesaikan dengan tepat dengan bahaya operasional yang tidak signifikan. “Saya percaya bahwa dengan koordinasi dan korespondensi yang terus kami lakukan, semua tujuan baik kami bersama untuk mencegah penyebaran Covid-19 dapat dikalahkan dengan tepat,” kata Novie.

Author

admin@poemascortosweb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *